Tags

, ,


Apa sebenarnya makna dari kalimat Public Private Partnership (P3)? Secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta yang dilakukan dengan mengutamakan asas timbal balik dan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dimana keduanya harus berada pada hubungan bisnis yang sama dan sejajar dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kerja sama ini merupakan proyek jangka panjang (15-20 tahun) dan terkait dengan fasilitas/infrastruktur umum yang merupakan landasan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, infrastruktur dasar yang menyediakan pondasi untuk distribusi barang dan jasa yang efisien dengan tetap mengutamakan kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha.

Latar belakang dari kerja sama ini adalah adanya otonomi daerah yang secara implisit menyatakan bahwa pemerintah daerah hendaknya mandiri, terutama dalam hal pengelolaan keuangannya, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga menuntut pemerintah untuk menghimpun sumber-sumber dana potensial guna menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Keunggulan P3 diantaranya penyelesaian proyek lebih cepat, penghematan biaya proyek, peningkatan kualitas, penggunaan sumber daya, dan terbukanya akses ke sumber-sumber baru. Hal tersebut tercermin dari karakter kerja sama yang membagi tujuan, sumber daya, risiko, dan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Kerja sama ini dimaksudkan untuk mengubah paradigma pemanfaatan aset yang selama ini menjadi cost center menjadi revenue/benefit center. Perubahan paradigma ini dapat terlaksana dengan baik jika disertai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) dan mengutamakan pelayanan pada masyarakat (public services).

Sebelum pelaksanaan kerja sama P3 perlu dilakukan studi terkait kondisi finansial pihak ketiga, hal ini dapat terlihat dari nilai Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai EVA dan MVA, maka kinerja perusahaan tersebut semakin baik.

Negosiasi juga harus dilakukan dengan baik, tapi tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan pribadi/sepihak yang kerap memunculkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Negosiasi yang baik tentunya akan menghasilkan kontrak yang baik pula, baik dari sisi manajemen (management aspect) maupun sisi hukum/peraturan (legal aspect). Selain itu, dalam negosiasi juga terjadi tawar menawar atas posisi keduanya, sehingga tercapai kesepakatan keduanya mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada pihak yang inferior serta tidak saling merugikan.

Yang tidak kalah penting untuk dilakukan pihak pemerintah yakni harus memperhatikan aset yang dimiliki dan hendak dikerjasamakan. Inventarisasi dan identifikasi terhadap aset-aset yang dimilikinya mutlak diperlukan untuk mengetahui kondisi kepemilikan dan permasalahan yang terkait dengan aset tersebut. Sebagai langkah akhir perlu dilakukan kegiatan pengawasan/pengendalian, baik pada saat proyek dalam proses maupun setelah proyek melewati tahap finishing, agar proyek yang dilaksanakan dan kerja sama pengoperasian berjalan sebagaimana yang diharapkan dan tertuang dalam kontrak.

Advertisements