Tags

, , , , , ,


Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dialokasikan sejak tahun 2010 untuk wajib belajar 9 tahun. Secara umum, dana ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam menempuh pendidikan dasar dengan membebaskan siswa miskin dari seluruh pungutan baik di sekolah negeri maupun swasta, membebaskan siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah kecuali sekolah yang bersifat khusus seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi murid di sekolah swasta.

Penyaluran dana ini hingga 2012 telah mengalami 3 sistem yang berbeda, yakni oleh pemerintah pusat langsung ke sekolah (2010), pemerintah pusat melalui transfer ke daerah provinsi, kabupaten, dan kota (2011), dan yang diberlakukan tahun 2012 adalah dengan menggunakan sistem transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Tahun 2010 pengelolaan berada pada Kementerian Pendidikan Nasional (waktu itu) dan ketika beralih menjadi sistem transfer (2011), maka pengelolaan ada pada Kementerian Keuangan dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2011 tentang BOS 2011, PMK No. 170/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum (Pedum) dan Alokasi Prognosa Definitif BOS 2011, serta PMK Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedum dan Alokasi BOS 2012.

Dari ketiga sistem yang telah dan akan dilaksanakan, hanya sistem ketiga yang tidak memiliki dasar teori yang kuat. Pada periode 2010, sistem yang digunakan adalah dekonsentrasi, sedangkan pada tahun 2011 yang dianut adalah desentralisasi. Berbeda di tahun 2012, dana BOS menggunakan sistem gabungan antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan level bawah (provinsi, kabupaten, dan kota), sedangkan dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Perbedaan ini menjadi penting ketika terkait tanggung jawab, dimana proses desentralisasi tanggung jawab berpindah ke penerima wewenang, sedangkan dekonsentrasi tanggung jawab tetap di pemerintah pusat.

Pengalokasian dana BOS 2012, pemerintah pusat melakukan transfer/pemindahbukuan dana kepada pemerintah provinsi yang nantinya dialokasikan ke sekolah-sekolah dalam lingkup wilayah provinsi yang bersangkutan. Penyaluran seperti ini merupakan mekanisme dekonsentrasi, dimana pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan di daerah. Tetapi proses transfer yang dilaksanakan merupakan bagian dari desentralisasi yang diikuti dengan perpindahan kewenangan serta kewajiban yang berada pada pemerintah daerah. Di sisi lain, dapat saja terjadi tumpang tindih pendanaan (double counting) karena buruknya koordinasi dan perencanaan antar pemerintah daerah.

Dampak positif dari mekanisme ini adalah terkontrolnya pergerakan guru (pengangkatan, mutasi, pensiun, dll) di daerah dalam wilayah provinsi yang bersangkutan, menyederhanakan mekanisme transfer dan pelaporan di pemerintah pusat, optimalisasi pengelolaan dana transfer di pemerintah kabupaten/kota yang berujung pada peningkatan pelayanan kepada publik.

Advertisements