Tags

, , , , , , , , , , ,


keberadaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait pencabutan moratorium atas ijin pembukaan minimarket di wilayah Jakarta sedikit meresahkan masyarakat pedagang, mayoritas pedagang kecil, yang mempunyai usaha di pasar tradisional. beberapa penelitian telah dilakukan terkait keberadaan pasar modern, diantaranya di Yogyakarta yang dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM di DIY dengan kesimpulan terjadi penurunan omset rata-rata sebesar -5,9% (2011) akibat penetrasi dan ekspansi perbelanjaan modern.

penulis pernah tinggal di yogyakarta cukup lama, sehingga banyak tahu kondisi masyarakat dan pedagang lokal. pasar tradisional menjadi tumpuan harapan masyarakat lokal karena keterbatasan jarak, penghasilan dan tradisi. penduduk yang berprofesi sebagai petani/nelayan tentunya berpengharapan besar pada pasar tradisional untuk mendistribusikan produknya kepada masyarakat. dengan bertambahnya pasar modern a.k.a supermarket a.k.a minimarket telah merubah pola pandang masyarakat dalam konsumsi sehingga perubahan tersebut juga dirasakan oleg pedagang.

bisa dibayangkan jika pasar modern menguasai 31% pangsa pasar dengan total omset sekitar Rp70,5 trilyun. Ini artinya bahwa satu perusahaan rata-rata menikmati Rp2,5 trilyun omset ritel/tahun atau Rp208,3 milyar/bulan. menurut Pandin (2009) omset ritel modern tersebut terkonsentrasi pada 10 ritel inti, diantaranya minimarket Indomaret dan Alfamart (83,8%).
kontras dengan ritel tradisional yang memiliki total omset sebesar Rp156,9 trilyun namun dibagi kepada sebanyak 17,1 juta pedagang, yang 70%-nya masuk kategori informal. Dengan demikian satu usaha pedagang tradisional rata-rata hanya menikmati omset sebesar Rp. 9,1 juta /tahun atau Rp. 764,6 ribu/bulan. bagaimana petani bisa meladang sementara harga benih dan pupuk melebihi hasil yang didapat. bagaimana nelayan bisa melaut sementara BBM langka dan ongkos sewa yang tinggi.

walaupun di wilayah DKI Jakarta jumlah petani & nelayan dapat diabaikan secara nasional, akan tetapi peran mereka tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. ketersediaan pasokan sayur mayur dan ikan di pasar tradisional merupakan jerih payah mereka, sedangkan di minimarket/swalayan lebih banyak menggunakan produk impor. jika petani/nelayan ingin memasarkan hasil produksi mereka ke minimarket/swalayan, maka mereka dihadapkan pada kendala kuota. jika tidak dapat memenuhi kuota maka denda yang didapat. jika dipaksakan, maka kerusakan alam menjadi ancaman yang diakibatkan oleh petani/nelayan yang menggunakan berbagai cara agar dapat memanen hasilnya untuk disetor ke minimarket/swalayan.

pemerintah selaku wakil yang ditunjuk rakyat sudah seharusnya memberikan proteksi terhadap pedagang kecil dan petani/nelayan sebagai produsen. kebijakan yang diambil tidak hanya semata-mata bagi kepentingan pribadi maupun partai, terlebih jika dikaitkan dengan kampanye pemilihan kepala daerah…sungguh ironis.

sumber: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM; Artikel JER; No. 108/13; 2011-03-11

Advertisements