Tags

, , , , , , , , , ,


Bagi penggemar artikel keuangan pasti pernah membaca istilah “Debt Swap” yang secara harfiah dimaknai sebagai pertukaran hutang. Akan tetapi istilah tersebut tidak dapat diartikan demikian karena secara kenyataan tidak terjadi pertukaran utang yang menimbulkan penerimaan sejumlah uang (fresh money). Akan lebih tepat jika istilah tersebut diartikan sebagai pengalihan hutang.

Pada intinya program debt swap ini adalah untuk mengurangi jumlah hutang yang ditanggung, yang ditukar dengan program/kegiatan tertentu. Kesalahan tafsir (Misinterpretation) terhadap istilah ini sering diartikan bahwa pihak debitor akan menerima fresh money, padahal sebaliknya justru pihak debitor menyediakan sejumlah uang yang seharusnya digunakan untuk membayar kewajibannya yang kemudian diberikan kepada pihak kreditor untuk selanjutnya dihibahkan dalam bentuk program/kegiatan.

Sebagai ilustrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bank X, sebagai kreditur, memberikan hutang kepada PT. Y (debitur). Hingga beberapa periode tidak terjadi masalah terhadap kewajiban PT. Y, akan tetapi pada 3 tahun sebelum jatuh tempo terjadi suatu hal yang menyebabkan PT. Y kesulitan memenuhi kewajibannya. Kemampuan keuangan PT. Y tidak memburuk, hanya ada kebutuhan lain yang memiliki prioritas lebih, yakni kegiatan pengadaan mesin baru, sehingga anggaran untuk memenuhi kewajiban kepada Bank X menjadi persoalan.

Munculnya masalah tersebut akhirnya disepakati untuk melaksanakan debt swap. PT. Y tetap menganggarkan kewajibannya untuk kemudian diserahkan kepada Bank X dan Bank X, dirinya sendiri atau melalui pihak ketiga, kemudian memberikan hibah kepada PT. Y berupa pengadaan mesin baru. Dengan skema ini, maka kewajiban PT. Y terlaksana demikian pula dengan kebutuhan mesin baru yang juga terpenuhi.

Debt swap dapat dilakukan terhadap kontrak utang baru (debt to debt swap), pertukaran utang dengan saham (debt for equity swap), pertukaran utang dengan hasil ekspor (debt for exports) atau pertukaran utang dengan mata uang domestik (debt for domestic currency swap), seperti digunakan untuk membiayai proyek di negara debitur.

Lalu bagaimana terhadap hutang pemerintah yang berasal dari berbagai sumber seperti Government to Government (G to G) atau pinjaman pemerintah kepada lembaga keuangan??

Berlaku hal yang sama, misal Indonesia telah melakukan perjanjian dengan Jerman untuk pembiayaan tenaga listrik (powerplant). Namun kemudian pemerintah Indonesia mengalami kesulitan cashflow karena ada prioritas mendesak, maka mengajukan proses debt swap kepada Jerman dengan usulan kegiatan yang akan dijadikan debt swap adalah bidang pendidikan. Jika pemerintah Jerman setuju, maka kewajiban sejumlah tertentu yang masih menjadi kewajiban Indonesia akan dialihkan menjadi kegiatan pendidikan dalam bentuk hibah.

Dalam kasus di atas, tidak terdapat aliran fresh money, melainkan hanya pengalihan kewajiban. Indonesia yang seharusnya menyediakan uang untuk memenuhi kewajibannya kepada pemerintah Jerman, mengalihkan uang tersebut untuk kegiatan pendidikan yang menjadi prioritasnya.

Advertisements